gan agar dipercepat pada tahun ini, kini sorotan kembali digulirkan oleh sejumlah kalangan menyusul kinerja dinas pendidikan kota Soto tersebut dinilai mengecewakan. Terakhir sorotan miring tersebut seputar puluhan cakep yang hingga kini belum mendapat SK penempatan, meski banyak sekolah yang tak memiliki kasek. Dan soal pungutan Rp 100 ribu terkait sosialisasi sertifikasi.
Ketua komisi D DPRD Lamongan, Sulaiman dihubungi wartamerdeka.com, mengaku tak merinci secara detail soal kinerja dinas pendidikan, namun pihaknya menilai secara umum kinerja diknas Lamongan sangat mengecewakan.
“Saya tidak mau mengatakan soal percepatan SK Perpanjangan atau yang lainnya, namun secara umum saya sangat kecewa dengan kinerja dinas pendidikan,: katanya
Menurut Sulaiman, soal pungutan sertifikasi, pihaknya telah meminta klarifikasi ke diknas, diperoleh informasi kalau pungutan tersebut bukan senilai Rp.100ribu/orang, melainkan hanya Rp.50ribu.
“Kalau soal pungutan, sebenarnya hanya Rp.50ribu, bukan Rp.100ribu, ini setelah diknas dimintai klarifikasi,” tambah dia.
Informasi yang diterima wartamerdeka.com mengatakan sebenarnya kinerja diknas yang mengecewakan tersebut, sudah cukup lama berjalan, hanya saja tak banyak orang yang berani mengatakan hal tersebut. “Lho, benar, benar sekali apa yang dikatakan Mas sulaiman, soal kinerja diknas mengecewakan. Kalau menurut saya, tak sekadar mengecewakan, tapi sudah perlu mendapat rapor merah,” ujar salah seorang PNS di jajaran pendidikan yang tak mau disebut namanya.






0 comments:
Post a Comment